This campaign is now closed.



Myanmar: PBB harus Menghentikan Junta Militer

Dalam kerja sama dengan Serikat Pekerja Global ini:

Sejak kudeta tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan demokratis Myanmar, junta militer telah membunuh lebih dari 2.000 warga sipil termasuk anggota serikat pekerja dan anak-anak, menangkap lebih dari 14.000, dan menelantarkan lebih dari 1 juta orang.

Tahun ini, dalam gelombang baru kekerasan dan impunitas, junta militer telah secara terbuka mengeksekusi 4 aktivis demokrasi, dan berencana untuk mengeksekusi 41 tahanan politik lagi. Kediktatoran juga telah menghukum Anggota Dewan Negara Aung San Suu Kyi tiga tahun penjara dengan kerja paksa dan menolak permintaan masyarakat internasional untuk pembicaraan damai, termasuk apa yang telah dilakukan di bawah konsensus lima poin ASEAN.

Dan kekejaman junta militer terus berlanjut. Pada 13 September 2022, pada hari pembukaan Sidang ke-77 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), junta militer menangkap 5 anggota serikat pekerja dari Konfederasi Serikat Buruh Myanmar (CTUM). Menurut laporan, anggota serikat pekerja dipukuli dengan parah, dengan satu menderita luka tembak.

Ini harus dihentikan. Dalam semangat solidaritas dan demokrasi, Serikat Pekerja Global menyerukan pada Sidang ke-77 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) untuk:
1. Merekomendasikan adopsi kredensial Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).
2. Menegaskan kembali Bapak Kyaw Moe Tun sebagai Wakil Tetap Myanmar untuk PBB.
3. Meminta pertanggungjawaban junta militer atas kejahatannya terhadap kemanusiaan di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berdasarkan Misi Pencari Fakta PBB pada tahun 2018.
4. Mendesak Dewan Keamanan untuk mengadopsi embargo senjata terhadap Myanmar berdasarkan Resolusi UNGA 75/287, dan sanksi ekonomi pada junta militer.




Pesan anda akan di kirim ke alamat email berikut ini:
hucons.nyf@mfa.gov.hu, info.ny@mfa.gov.hu